Pendampingan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Kepada Masyarakat Kurang Mampu Dalam Konteks Equality Before The Law Di Pengadilan Agama Kabupaten Jember
DOI:
https://doi.org/10.61132/aspirasi.v1i5.414Keywords:
Legal Aid Post, Religious Courts, Equality Before The LawAbstract
The presence of the Legal Aid Post (Posbakum) is generally referred to as a major invasion, representing a development of the previous government's legal aid policies. Its existence reflects Indonesia's lawful state responsibilities. The Supreme Court (MA) established Posbakum in all courts of first instance that provide legal aid services, including General Courts, Religious Courts, and State Administrative Courts. This service activity was carried out at the Jember Religious Court with the goal of providing knowledge and understanding to the people of Jember Regency, particularly the less fortunate, so that they are more aware of the Jember Religious Court's legal aid facilities, which can assist in filing or handling cases and ensuring equality before the law.
Downloads
References
A.V. Diecy, Pengantar Studi Hukum Konstitusi, terjemahan Introduction to the Study of The Law of the Constitution, penerjemah Nurhadi, Bandung: M.A Nusamedia (2007), 251. Lihat juga didalam Ahmad Ulil Aedi dan FX Adji Samekto, “Rekonstruksi Asas Kesamaan Di HadapanHukum (Equality Before The Law)”, Jurnal Law Reform, Vol. 8 No. 2 Tahun 2013, Program Magister UNDIP: Semarang h. 2.
Berita Resmi Statistik Kabupaten Jember | No. 02/01/3509/Th.XVII
Fauzi, Suyogi Imam dan Inge Puspita Ningtyas, “Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin”, Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 1, Maret (2018). 52
Khoirudin, Ahmad Arif. Efektivitas Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Dan Pengaruhnya Terhadap Penanganan Perkara Bagi Masyarakat Tidak Mampu Sebagai Upaya Mewujudkan Access To Justice (Studi Posbakum Pengadilan Agama Kelas-1a Kendal), Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2021
Omega. Fairuz Nuzul. Implementasi Perda Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, Universitas Islam Malang, 2020.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 6 TAHUN 2016 Pasal 3 H.4
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Pasal 22 ayat (2)
Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Kota Jember, Data Jenis perkara tahun 2023, diakses Mei 2023.
Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 ayat (1)
Wawancara dengan Ibu Supriyatun, 3 April 2023
Wawancara dengan Ibu Neni, 5 April 2023
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2023 ASPIRASI : Publikasi Hasil Pengabdian dan Kegiatan Masyarakat
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
